ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah usah melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tepat diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar kenal keadaan di lapangan, mulai daripada berangkat sampai hingga pada luar negeri, papar mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertajuk mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki adalah pihak dari proses pelayanan juga perlindungan pada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
- Tentang Krim Walet
oleh karena itu, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan peluang juga akses yang luas kepada keterlibatan pjtki melalui objek wisata memperbaiki kualitas sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan pada selama luar negeri, hingga melalui pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dijadikan mitra dalam seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya dalam ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan serta perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum dapat diaplikasikan selama penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan dijadikan tanggapan atas keluhan dari pihak apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra dalam membeli kebijakan, padahal pjtki merupakan bagian dan paling berperan selama lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami yang merupakan pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan yang menggandeng pjtki untuk partner pemerintah. jangan manakala ada keberhasilan dan prestasi pemerintah yang melayani, namun apabila banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya seringkali berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, tergolong angka hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri sehingga cenderung besar agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji kepada apjati supaya menungkapkan aspirasi itu kepada pemerintah supaya dilaksanakan pembicaraan untuk menciptakan kebijakan dan mampu mengakibatkan iklim upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah semua input ini saya sampaikan kepada pemerintah, kta mau membahas lagi agar mencari tahu apakah telah sesuai atau baru banyak dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.